Status Penetapan Ahli Waris dari Pihak yang tidak Memiliki Akta Nikah Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, 1) Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak di catatkan apabila dapat dibuktikan dengan kemampuan teknologi atau hasil. 2) Majelis Ulama Indonesia secara tegas berpendapat sesuai dengan syariat, anak zina tidak berhak memperoleh nasab waris, dan wali nikah dari bapak biologisnya maupun keluarga bapaknya. Serta faktor-faktor Majelis Hakim memberikan putusannya. 3) Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak anak, baik anak hasil di luar pernikahan atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina atau pergaulan bebas