Analisis Sosiologis terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)

Setelah mengadakan pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menemukan perbedaan antara pendapat dari dua tokoh ulama klasik yaitu Imam Hanafi dan ath-Thabari. Dalam penulisan ini pendapat Imam Hanafi yang diperoleh adalah perempuan boleh menjadi hakim namun hanya dalam bidang muamalah saja (perdata) yang didasarkan pada qiyas/istihsan mengenai hukum kesaksian, dimana apabila setiap orang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka orang tersebut dapat menjadi hakim dalam kasus tertentu pula, demikian pula sebaliknya. Tetapi berbeda dengan pendapat ath-Thabari yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak yang didasarkan pada qiyas mengenai setiap orang boleh berfatwa, maka selama orang tersebut memiliki syarat untuk berfatwa maka ia boleh berfatwa, begitu pula juga menjadi hakim selama syaratnya terpenuhi, karena berfatwa dan menjadi hakim adalah sama-sama menjelaskan mengenai hukum Allah swt. Pendapat dari ulama lain juga banyak, namun penulis mengambil pendapat kedua imam tersebut yang sama-sama mendukung perempuan menjadi hakim namun yang berbeda hanya jenis kasus yang ditanganinya saja