PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN VISUALISASI PRODUK SUSU KENTAL MANIS OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam melakukan perdagangan, salah satu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha adalah melakukan kegiatan pemasaran sebagai salah satu upaya memperkenalkan produk yang dibuat oleh pelaku usaha untuk dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga produk yang dibuat oleh pelaku usaha dapat dikenal khalayak ramai. Dan salah satu kegiatan untuk memperkenalkan produk secara tidak langsung adalah iklan yang di tayangkan di TV dengan menggunakan visualisasi dan slogan untuk menarik konsumen membeli prodak yang di tawarkan.Permasalahan yang timbul antara lain: Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan visualisasi produk susu kental manis oleh pelaku usaha menurut hukum positif yang berlaku, Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran visualisasi iklan produk susu kental manis, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas beredarnya penggunaan visualisasi produk susu kental manis yang menyesatkan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan mengambarkan secara sistematis, akurat, aktual, dan menyeleruh mengenai perlindungan konsumen atas penggunaan visualisasi produk susu kental manis oleh pelaku usaha. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian terhadap asa-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk melakukan penelitian. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di BPOM dan BPSK. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa pihak produsen telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menawarkan sesuatu janji atau kondisi yang tidak benar dan menyesatkan dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab produk. Upaya hukum yang dapat di lakukan oleh konsumen yaitu penyelesaian sengketa jalur litigasi atau jalur non litigasi. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Upaya Huku