EVALUASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Kebiajakan yang dimaksudkan dalam evaluasi kebijakan ini adalah kebijakan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat, dimana Peraturan Bupati tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang dilimpahkan terdapat tujuh aspek, peneliti hanya meneliti empat aspek saja, diantaranya aspek perizinan, aspek koordinasi, aspek fasilitas dan aspek penyelenggaraan. Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Derah Kabupaten Bandung Barat, serta peneliti mengambil sampel di Kecamatan Parongpong, Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Siindangkerta dari 16 Kecamatan yang ada di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Terdapat beberapa masalah mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, contohnya belum terbangunnya koordinasi diantara oihak-pihak yang terlibat, terbatasnya kapasitas sumber daya baik kuantitas maupun kualitas, terjadinya kesalahpahaman dalam memberikan perizinan, dan dalam penyelenggaraan kebijakan yang dilimpahkan masih seragam sedangkan karakteristik wilayah di Kabupaten Bandung Barat beranekaragam. Dengan berbagai uraian masalah diatas, perlu adanya evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat dengan beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang paling erat kaitannya adalah efektifitas dan efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Teori evaluasi kebijakan tersebut dikemukakan oleh Dunn (1994). Oleh karena itu, dalam keberhasilan mengevaluasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada camat tidak bias mengabaikan kriteria kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintahan di bawahnya. Kata kunci : pelimpahan kewenanga