Analisis hukum Islam terhadap praktik Take Over di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Take Over di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban” merupakan penelitian lapangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik take over di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) KCU Tuban dan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik take over di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) KCU Tuban. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumenter, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir deduktif. Penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Take over tidak termasuk produk di KSPPS BMT BUS KCU Tuban, tetapi merupakan solusi untuk mengatasi kredit yang macet minimal 6 bulan dengan prosedur sebagai berikut: 1) analisis nilai jaminan milik nasabah yang kreditnya macet; 2) penawaran terhadap nasabah; 3) penghapusan track record kredit macet dan menggantinya dengan track record kredit yang lancar; 4) pengajuan kepada Bank Panin; 5) pemindahan tanggungjawab sepenuhnya atas nasabah kepada Bank Panin jika pengajuan tersebut diterima; kedua, praktik take over di KSPPS BMT BUS KCU Tuban tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur gharar berupa manipulasi data dengan cara penghapusan track record nasabah. Selain itu, juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 karena dasar pengalihan hutang yang sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat mengalihkan transaksi non-syariah menjadi transaksi syariah bukan sebaliknya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: kepada KSPPS BMT BUS KCU Tuban untuk tidak melakukan manipulasi data dan tidak melakukan take over terhadap kredit yang macet karena hal itu berpotensi merugikan pihak yang menerima take over; kepada pihak KSPPS BMT BUS Tuban penerima take over agar lebih memperhatikan aturan-aturan mengenai pengalihan hutang serta lebih berhati-hati dan memeriksa dengan seksama sebelum menerima take over; serta kepada pihak DSN-MUI agar membuat norma-norma yang lebih konkrit mengenai syarat-syarat pengalihan hutang yang lebih rinci dan sanksi atau fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan aturan baru