Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah WA sebagai anak korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi terhadap bayi yang masih dalam kandungan dapat diterapkan alasan pengapus pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi menentukan bahwa aborsi diperbolehkan bagi korban perkosaan. Selepas dari itu, seorang anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena pengaruh daya paksa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan penghapus pidana
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan...
Abstrak Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingku...
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa ketentuan tentang aborsi yaitu Pasal ...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perset...
Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
Penelitian bertujuan untuk menganalisa apakah tindakan AR dan DCS dapat dipertanggung jawabkan berda...
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah X selaku nakhoda dapat dikenakan pertanggungjawaban...
Di Indonesia keberadaan lahan pertanian sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan pangan dan sebag...
Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang dilakukannya aborsi, namun sampai saat ini masih...
Salah satu tindak pidana yang masih marak dilakukan adalah tindak pidana aborsi sesuai pada Putusan ...
Kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap manusia adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Hal ini m...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan...
Abstrak Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingku...
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa ketentuan tentang aborsi yaitu Pasal ...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perset...
Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
Penelitian bertujuan untuk menganalisa apakah tindakan AR dan DCS dapat dipertanggung jawabkan berda...
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah X selaku nakhoda dapat dikenakan pertanggungjawaban...
Di Indonesia keberadaan lahan pertanian sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan pangan dan sebag...
Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang dilakukannya aborsi, namun sampai saat ini masih...
Salah satu tindak pidana yang masih marak dilakukan adalah tindak pidana aborsi sesuai pada Putusan ...
Kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap manusia adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Hal ini m...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan...
Abstrak Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingku...
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa ketentuan tentang aborsi yaitu Pasal ...