TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PENYERAHAN DATA WAJIB PAJAK UNTUK KEPENTINGAN PENYELIDIKAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengkaji atau melihat adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terutama tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari klien atau wajib pajak berdasarkan Undang-Undang dengan tugas dari instansi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dapat menyimpangi Undang-Undang atas perintah Undang-Undang. Mengingat fungsi dan tanggungjawab Notaris maka dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris dihadapkan pada suatu dilema bahwa peraturan perUndang-Undangan yang manakah yang harus dilaksanakan