KONSEP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM PRESPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Perbedaan penafsiran hukum terkait pengertian istilah “harta kekayaan negara yang dipisahkan” menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Dikalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan kekayaan perseroan. Sedangkan, dikalangan praktisi khusunya kalangan Kejaksaan, berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan diantara kedua undang-undang tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) keuangan negara dalam sistem hukum di Indonesia; (2) karakteristik kerugian keuangan negara dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsipprinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diajukan. Hasil penelitian ini diharapkan adanya konseptual dan legal reform terhadap makna pengertian keuangan negara dalam prespektif pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam menangani proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khusunya dalam BUMN maupun anak perusahaanya yang mengakibatkan kerugian kuangan negara, karena maksud dari konsep kekayaan Negara yang dipisahkan didalam UU BUMN adalah kekayaan Negara yang dikelola diluar sistem dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan diartikan sebagai perubahan status kepemilikan dari uang Negara atau uang publik menjadi uang milik perseroan atau milik privat