LANDASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP PEMBERIAN KUASA

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim melarang 2 (dua) orang anggotanya menjalankan aktivitas profesi dan seorang lagi diberi teguran. Ketiga advokat ini dijatuhi sanksi karena terbukti telah melakukan perbuatan main hakim sendiri mengeksekusi sebuah objek sengketa. Hal ini berarti bahwa advokat dalam menjalankan kuasanya masih rentan terhadap masalah yang berakhr dengan sanksi tersebut, padahal sebagaimana Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini memfokuskan pada landasan hak imunitas advokat berdasarkan prinsip pemberian kuasa, dengan permasalahan yang dibahas adalah batasan imunitas advokat dalam menjalankan profesinya, dan pemberian kuasa sebagai dasar dalam menjalankan profesi advokat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah, pertama selama advokat dalam menjalankan profesinya tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat, maka advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan sebagaimana Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 beserta penjelasannya. Kedua, bahwa advokat dalam menjalankan profesinya yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam hal menjalankan profesi jasa hukum mewakili klien didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa, sehingga sebatas isi kuasa saja, jika menyimpang dari perjanjian pemberian kuasa, maka segala bentuk akibat yang terjadi selama menjalankan jasa hukum menjadi tanggungjawab advokat itu sendiri