PEMBATASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG OBJEK GUGATANNYA BERUPA KEPUTUSAN PEJABAT DAERAH YANG JANGKAUAN KEPUTUSANNYA BERLAKU DI WILAYAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN

Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang disediakan bagi Para Pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan. Permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan Permohonan Peninjauan Kembali sengketa tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud karena Undang-undang tidak membatasi permohonan peninjauan kembali sengketa tata usaha negara dimaksud. Pembatasan permohonan peninjauan kembali sengketa tata usaha negara dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak yang bersengketa yakni berkurangnya kesempatan memperoleh keadilan