PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENJUAL GADAI TERHADAP TRANSAKSI GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960

Gadai tanah pertanian masih tetap hidup dilingkungan masyarakat. Yang mana digunakan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dalam keadaan mendesak dimana jangka waktu pengembalian gadai ditentukan oleh kemampuan penjual gadai untuk menebus tanahnya kembali. Transaksi gadai merupakan transaksi yg berdiri sendiri yaitu gadai tanah bukan perjanjian tambahan atau perjanjian utang piutang melainkan penjual dan pembeli gadai sepakat bahwa pembeli gadai berhak memanfaatkan tanah gadai dengan membayar uang gadai kepada penjual gadai. Transaksi gadai mendapat perlindungan hukum jika dilakukan secara sah, dikatakan sah jika dilakukan secara terang yaitu di depan kepala adat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yakni dalam Pasal 16 ayat (1) jo pasal 53 yang menyatakan bahwa hak gadai sebagai hak yang memiliki sifat sementara. Yang dimaksud sifat sementara yaitu membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan asas-asas dalam UUPA dimana hak tersebut akan dihapus dalam waktu yang singkat dan digantikan dengan suatu undang-undang. Sementara sebelum dihapuskan harus diatur sedemikian rupa sehingga unsur-unsur bersifat pemerasan bisa dihilangkan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 56 Prp 1960 yang dijelaskan dalam pasal 7 masih banyak masyarakat desa yang melaksanakan transaksi gadai tanah yang berdasarkan hukum adat seperti dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan penebusan gadai tanah yang tidak ada batas waktunya. Belum dihapusnya atau dilarangnya gadai tanah karena tidak ada kredit yang bisa disediakan oleh pemerintah kepada petani