KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA DI BIDANG PERTANAHAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam rangka menjamin kepastian bukti dalam bentuk surat yang dengan jelas menjelaskan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, akta otentik adalah suatu hal yang penting. Akta di tanah harus dilakukan oleh akta otentik, dalam ayat ini kasus Pasal 15 (2) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), ditentukan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk bertindak di bidang pertanahan. Untuk tesis ini mengusulkan bahwa formulasi dua masalah, yaitu: 1) Apakah berwenang untuk membuat akta notaris di tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang. 30 Tahun 2004, dan 2) Apakah kewenangan dalam akta tanah adalah kewenangan Pejabat Akta Tanah. Untuk menjawab rumusan kedua, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis wewenang untuk membuat akta Notaris di tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang. 2004 30 dari dan menganalisis otoritas akta yang berkaitan dengan tanah oleh Petugas Akta Tanah. Berdasarkan tujuan penelitian ini hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kehadiran di awal Notaris Indonesia, Notaris tidak memiliki kewenangan tak terbatas untuk akta tanah. Notaris historis bertugas untuk melakukan perbuatan dan kontrak di bidang perdagangan. Berdasarkan penafsiran sistematis mengenai Notaris otoritas dalam akta tanah Menurut Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 15 dan Pasal 17 huruf g UUJN, notaris otoritas dalam akta tanah adalah semua pembuatan akta tanah itu bahkan tidak ditugaskan kepada Pejabat Akta Tanah. Bahwa Pejabat Akta Tanah yang berwenang untuk membuat dalam bidang Undang-Undang Lahan yang berkaitan dengan mengalihkan hak atas tanah dan tanah sebagai agunan utang mengikat. Adapun akta di bidang pertanahan