TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS BAGI ORANG ISLAM

Di Indonesia sampai sekarang ini pengaturan dan kewenangan yang membuat SKW Surat Keterangan Waris (SKW) atau Verklaring van Erfrecht atau Certificaat van Erfrecht tidak berada pada satu pejabat atau institusi, tapi dapat dibuat oleh lebih dari satu pejabat/institusi dan para ahli waris sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatumya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka pihak atau pejabat atau institusi yang selama ini berwenang membuat SKW, yaitu: Bagi golongan Eropa (yang disamakan) dan Penduduk Keturunan Cina dan Timur Asing lainnya (kecuali keturunan Arab yang beragama Islam), maka yang membuat SKWnya adalah Notaris, Mereka untuk golongan keturunan Arab dan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Mereka untuk golongan pribumi dibuat oleh para ahli waris sendiri di atas kertas bermeterai dan kemudian diketahui/dibenarkan/dikuatkan oleh Lurah dan Camat setempat. Notaris terikat dengan kode etik notaris,yang menjadi landasan bahwa notaris dalam kesehariannya harus terus menggunakan waktunya untuk secara profesional bertanggungjawab secara hukum dan moril atas substansi akta-akta yang dihasilkannya. Secara syariah, tanggungjawab ini tidak hanya secara formal terhadap apa yang dilihat, dikenal dan diaktakan, namun apakah isi akta itu sesuai dengan hukum postif dan syariah atau sesuai dengan prinip dan aturan hukum yang pebuatan hukumnya yang diaktakan