KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG

Dalam penulisan tesis ini penulis mencoba memberikan gambaran dan penjelasan secara rinci mengenai perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam pasal 15 ayat 2 huruf (g) Undang-undang nomor 30 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Lelang (Vendu Reglement) yang mengatur kewenangan pejabat lelang dalam membuat risalah lelang. Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan masalah secara konseptual (Conseptual Approach), menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) karena untuk meneliti norma serta kode etik kewenangan Notaris dan pendekatan masalah secara konseptual (Conseptual Approach) karena melalui pandangan doktrin-doktrin dan pendapat ahli hukum yang berkembang. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memperhatikan peraturan yang lain yang mengatur secara khusus tentang hal hal yang belum diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tidak bertentangan dengan Peraturan lainnya, mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (g) di dalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena di dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement) hanya pejabat lelang yang berwenang untuk membuat akta risalah lelang, maka kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang tidak dapat dilaksanakan secara mutatis mutandis, karena juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lainnya . Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan beberapa pertanyaan dan tafsiran, maka hal ini harus ada tindakan dari pembuat Undang-Undang untuk segera mengakhiri ketidakpastian hukum yang terjadi. Kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang tidak dapat dijalankan secara otomatis karena harus memperhatikan dan mentaati peraturan lelang (Vendu Reglement) yang mengatur secara khusus tentang lelang karena jika tidak akta risalah lelang yang dibuat Notaris batal demi hukum, disini penulis memberikan saran dan solusi agar Undang-Undang tersebut diadakan sebuah tindakan dari pembuat Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang tersebut agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum karena suatu Undang-Undang adalah sebuah pedoman