SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PANTAI SEBAGAI TANDA BUKTI HAK

Tanah ulayat merupakan salah satu hak penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan diakui negara, akan tetapi seringkali timbul sengketa antara masyarakat adat dengan pihak lain karena hak ulayat tidak mempunyai alat bukti seperti sertipikat. Dalam kasus yang penulis angkat sebagai permasalahan untuk penulisan tesis ini, terdapat sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota berdasarkan permohonan hak dari Tuan “F”. Namun permasalahan yang terjadi adalah data yuridisnya tidak sesuai dengan data fisik, di sisi lain oleh masyarakat sekitar tanah tersebut merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang dibahas yaitu mengenai keabsahan sertipikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan kembali tanah Ulayat milik mereka. Pendekatan masalah yang penulis ambil dalam penulisan tesis ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan studi kasus (Case Study). Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ditegaskan mengenai jenis tanah yang dapat diberikan hak milik dan tanah pantai tidak termasuk di dalam objek tanah yang dapat diberikan hak milik. Namun oleh tuan “F” data tersebut dipalsukan sehingga menjadi tanah biasa dan keluarlah sertipikat hak milik yang diajukan. Di sisi lain dari ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yang intinya apabila terdapat cacat hukum administratif maka sertipikat tersebut dibatalkan, sedangkan dalam Pasal 107 Ayat (1) Peraturan Menteri yang sama menjelaskan klasifikasi cacat hukum administratif salah satunya yakni antara data yuridis dan data fisik tidak benar. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sertipikat tersebut batal demi hukum. Disisi lain adanya kerugian dari masyarakat hukum adat yang mana tanah tersebut dimiliki oleh masyarakat hukum adat sehingga untuk mendapatkannya kembali masyarakat adat dapat menempuh tiga cara antara lain, penyelesaian dengan jalur adat dengan carah kekeluargaan, atau mengajukan banding administrasi kepada kepala kantor pertanahan wilayah sesuai ketentuan Pasal 105 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999, dan dengan menggunakan jalur litigasi