SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA PENDIRIAN PT ATAS PERMOHONAN PENDIRI PT

Notaris merupakan pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik dibidang keperdataan segaimana disebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan liuas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. dengan kata lain yang terpenting dalam profesi Notaris adalah dalam hal kepercayaan yang didukung dengan landasan etika dan moral yang tebentuk dalam diri Notaris sehingga dapat mencegah pelanggaran Etika dan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam hal ini jika Notaris melakukan suatu pelanggaran, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan koseptual (conceptual approach), pendekatan Undang-Undang ( statue approach) dan case study. Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer. sedangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bukubuku literatur khususnya mengenai Jabatan Notaris dan Hukum administrasi, serta argumentasi dari sarjana/ahli hukum. pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengelompokan terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekuder. Analisa bahan Hukum menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan demikian Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakan hukum di Indonesia, Untuk itu sebagai pejabat umum, Notaris wajib mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan perkembangan yang ada, demi mencegah terjadinya kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta maupun pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Etik