KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI PENGELOLA WARISAN ATAS HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS MENURUT SISTEM HUKUM WARIS BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur mengenai warisan seseorang yang dimungkinkan akan jatuh ke tangan negara dan dikuasai oleh negara. Dalam hal tertentu negara memperoleh harta warisan dari pewaris apabila pewaris tersebut saat warisan terbuka tidak meninggalkan ahli waris baik itu ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamenter, dan pewaris tidak meninggalkan surat wasiat apapun untuk menunjuk seseorang untuk mengelola harta peninggalan yang ditinggalkannya. Sehingga harta peninggalan pewaris tersebut dikategorikan sebagai harta peninggalan tak terurus (onbeheerde alatenschap). Dalam hal ini Lembaga Balai Harta Peninggalan dibutuhkan peran sertanya untuk bertindak selaku pengelola harta peninggalan tak terurus tersebut. Peraturan pelaksanaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih bersifat sektoral dan masih bekas peninggalan belanda yang menjajah Indonesia.maka dari itu diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai kedudukan, fungsi, peran dan wewenang dari Lembaga Balai Harta Peninggalan secara terkodifikasi, untuk meningkatkan kinerja dan lembaga Balai Harta Peninggalan lebih dikenal oleh masyarakat serta dapat memaksimalkan fungsi yang dimilikinya melalui Rancangan Undang- Undang tentang Balai Harta Peninggalan