PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN KHUSUS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Prinsip penyelesaian sengketa secara patut adalah salah satu prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia, disamping prinsip perlindungan atas kesehatan dan harta, barang dan harga. Terhadap hal demikian maka sistem penyelesaian sengketa konsumen haruslah benar-benar dapat memberikan perlindungan maksimal dengan memberikan kesempatan kepada konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999, meskipun telah dibagi dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan, ternyata belum sepenuhnya memberikan jaminan akan terlaksananya sistem penyelesaian sengketa yang baik. Hal itu disebabkan oleh adanya inkonsistensi pasal-pasal dalam UU nomor 8 tahun 1999 yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Demikian pula penyelesaian sengketa konsumen melalu peradilan umum banyak mengandung kelemahan yaitu penyelesaian sengketa yang lambat, biaya yang mahal, dan lain-lain sehingga sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah. Sengketa konsumen adalah sengketa yang bersifat khusus, dan penyelesaiannyapun perlu kekhususan, sehingga pembentukan pengadilan khusus konsumen di Indonesia merupakan langkah terobosan yang baik, dengan menghapus fungsi BPSK dalam hal penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, menciptakan proses peradilan yang khusus, pembuktian yang sederhana dan atau menciptakan hukum acara yang khusus untuk penyelesaian sengketa konsumen, dan jika perlu mengadopsi sistem Small Claims Court yang berlaku dinegara lain dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia