PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT AIR MINUM ISI ULANG YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR)

ABSTRAKASHABUL JANNAHPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM 2019BAGI KONSUMEN TERKAIT AIR MINUM ISI ULANG YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI (Suatu Penelitian diKecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(vii, 74)pp.,tbl.,bibl.,app.YUNITA, S.H., LL.MUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 3 Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 menjelaskan air yang memenuhi standar kualitas air minum dapat digolongkan dalam empat syarat yaitu syarat fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif. Berdasarkan data dari Puskesmas Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar terdapat pelaku usaha depot air minum isi ulang (AMIU) yang menjual air minum yang tidak memenuhi standar kualitas air minum.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha memproduksi AMIU yang mengandung bakteri Escherichia Coli (E-Coli), menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap konsumen yang mengkonsumsi AMIU yang mengandung bakteri E-Coli dan menjelaskan upaya pemerintah untuk menanggulangi beredarnya AMIU yang mengandung bakteri E-Coli.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan pelaku usaha menjual AMIU yang mengandung bakteri E-Coli yaitu faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan di bidang kesehatan, dan kurangnya kesadaran hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum maksimal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi AMIU yang mengandung bakteri E-Coli yaitu melakukan pengawasan eksternal dengan menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kualitas air minum, mengadakan penyuluhan, sosialisasi pentingnya mengkonsumsi AMIU yang aman bagi kesehatan. Disarankan kepada pelaku usaha agar memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kepada pemerintah agar terus meningkatkan perannya dalam pengawasan serta memberikan perlindungan kepada konsumen, kepada konsumen apabila mengetahui adanya depot AMIU yang menjual air minum tidak layak konsumsi maka harus segera melaporkan kepada pemerintah ataupun instansi terkait