GANTI KERUGIAN TERHADAP YANG DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA JARIMAH DI BANDA ACEH

GANTI KERUGIAN TERHADAP YANG DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA JARIMAH DI BANDA ACEH Maulijar * Mohd. Din ** Efendi *** ABSTRAK Pasal 68 Qanun Aceh Nomor 6 Tabun 2014 tentang Hukum Jinayat menerangkan Apabila yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian. Pasal 89 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan ketentuan jumlah yang diberikan kepada korban salah tangkap perharinya adalah 0.3 gram emas atau uang yang senilai dengan emas tersebut. Mengenai teknis bagaimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dengan demikian timbul permasalahan yang perlu dikaji bagaimanakah implementasi pengaturan pelaksanaan penetapan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana jarimah, yang ditangkap, ditahan, salah dalam penerapan hukurn, dan kekeliruan mengenai orangnya, dan pengaturan yang ideal terhadap pelaksanaan ganti kerugian terhadap bagi yang diduga pelaku tindak pidana jarimah yang ditangkap. ditahan, salah dalam penerapan hukum, dan kekeliruan mengenai orangnya. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan pelaksanaan penetapan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana jarimah, yang ditangkap,ditahan, salah dalam penerapan hukum, dan kekeliruan mengenai orangnya, untuk mengetahui pengaturan yang ideal terhadap pelaksanaan ganti kerugian terhadap bagi yang diduga pelaku tindak pidana jarimah yang ditangkap, ditahan, salah dalam penerapan hukum, dan kekeliruan mengenai orangnya. Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif Jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaahan dokumen dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Didalam pengimplementasian terhadap pelaksanaan pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap yang diduga pelaku tindak pidana jarimah yang salah tangkap, ditahan, penerapan hukum jinayah yang salah, dan kekeliruan mengenai orangnya maka harus ada aturan turunan pelaksana dari Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagaimana asas legalitas, sehingga setelah adanya aturan turunan pelaksanaan tersebut maka akan mudah mengaplikasikan dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Pengaturan ideal terhadap pelaksanaan ganti kerugian terhadap yang diduga pelaku tindak pidana jarimah yang salah tangkap, ditahan, penerapan hukum jinayah yang salah, dan kekeliruan mengenai orangnya, sebagaimana Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat harus adanya aturan pelaksana yang mengatur tentang bagaimana pembayaran 0.3 (nol koma tiga) gram emas murni dalam 1 (satu) hari ditahan atau ditangkap dan mengatur tentang alokasi dana pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk alokasi dana tersebut dapat dibayarkan kepada yang berhak dalam hal ini adalah yang diduga pelaku tindak pidana jarimah. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk segera membuat aturan turunan pelaksana Pasal 26 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat terkait ganti kerugian. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota di Aceh untuk mengalokasikan dana ganti kerugian pada. APBA dan APBK sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan bagi Dinas Syariat Islam sebagai pemegang otoritas dalam melaksanakan ganti kerugian untuk menganggarkan anggaran dana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (6) Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Kata kunci : Ganti Kerugian, Yang Diduga Pelaku, Tindak Pidana Jarimah. V *Mahasiswa **Ketua Komisi Pembimbing ***Anggota Komisi Pembimbing iv DAMAGES AGAINST THE ALLEGED PERPETRATORS OF THE CRIME JARIMAH IN BANDA ACEH Maulijar * Mohd. Din ** Efendi *** ABSTRACT Article 68 Qanun Aceh number 6 Year 2014 about law Jinayat explains When captured and detained by law enforcement authorities who are supposedly doing jarimah without going through the legal process or procedure or error in the application of the law, or confusion about the person, the person who was arrested and after it terminated free by court, entitled to damages. Article 89 Qanun Aceh number 7 Year 2013 about law Jinayat mentioned provisions the amount awarded to the victim of wrong catch per day is 0.3 grams of gold or money's worth with the gold. Regarding the technical implementation was provided for in the regulations how Aceh Governor number 5 Year 2018. Thus arising, problems that need to be examined how the implementation of the arrangements implementing the determination of damages against the perpetrator of the crime jarimah, who were arrested, detained, in application of the law, and the confusion about its people, the ideal setting and against the implementation of damages against the alleged perpetrator for crime jarimah arrested, detained in application of the law, and the confusion about its people. The purpose of this thesis writing to know how the implementation of the arrangements implementing the determination of damages against the perpetrator of the crime jarimah, who were arrested, detained, in application of the law, and the confusion about the dude, for find out the ideal setting towards implementation of damages against the alleged perpetrator for crime jarimah arrested, detained, in application of the law, and the confusion about its people. Writing a thesis is done by methods of juridical normative approach. Data types and materials used in the form of law the legal materials of primary, secondary and tertiary. The technique of data collection conducted with research documents and interviews, and analyzed using qualitative descriptive method Based on the results of the research it is known that in the implementation against the implementation of the arrangements regarding the damages against the alleged perpetrators of the crime wrong jarimah capture, detention, application of law jinayah is wrong, and the confusion about the dude then there should be Regulation of derivative rules implementing the Governor's number 5 Year 2018 on the implementation Law Jinayat as the principle of legality, so that after the implementation of the derivative rules it will be easy to apply in carrying out payment of damages. The setting is ideal against the implementation of damages against the alleged perpetrators of the crime wrong jarimah capture, detention, application of law jinayah is wrong, and the confusion about the dude, as Qanun Jinayat and Qanun Jinayat Law should the existence of rules that govern the implementers on how payment of 0.3 (zero comma three) grams of pure gold in one (1) day were detained or arrested and set about the allocation of funds at the service of the city of Banda Aceh Sharia for the allocation of these funds can be paid to entitled in this case is the alleged perpetrator of the crime jarimah. It is hoped the Aceh Government to quickly create derivative rules implementing Article 26 of paragraph (6) of the regulations of the Aceh Governor number 5 Year 2018 on the implementation Law Jinayat related damages. Expected to the Government of Aceh and the Government/City Government in Aceh to allocate funds to replace losses in the APBA and APBK as the provisions of article 87 paragraph (4) Qanun Aceh number 7 Year 2013 about law Jinayat, and for the service of the Islamic jurisprudence as authorities in carrying out damages to the Fund's budget spends in the document implementation of the budget (DPA) as the provisions of article 26 paragraph (6) of the regulations of the Aceh Governor number 5 Year 2018. Keywords: Indemnify, The Alleged Perpetrator, Crime farimah. vii *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission v