Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Terhadap Penerapan Harga Psikologis di Supermarket Su[er Indo Jemursari Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Harga Psikologis di Supermarket Super Indo Jemursari Surabaya”. Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi; (1) Bagaimana mekanisme penerapan harga psikologis di Supermarket Super Indo Jemursari Surabaya? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap penerapan harga psikologis. Dalam mengumpulkan data yang ada, metode yang digunakan adalah field research dengan mengumpulkan data dari sejumlah wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun serta dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang mekanisme penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. Lalu output¬ dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan berpijakan pada hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya ditemukan 10 konsumen yang memaparkan pendapatnya melalui wawancara tentang hal ini. Dari hasil wawancara, terdapat tiga dari sepuluh konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya harga psikologis tersebut dengan alasan sisa dari pembulatan dari harga tersebut. Sebab dari contoh harga Rp 4.990,- tidak ditemukan sisa kembalian sejumlah Rp 10,- yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, sehingga tiga dari sepuluh konsumen yang bersedia diwawancari mengakui bahwa secara pribadi merasa dirugikan. Sehingga berdasarkan penemuan di atas dapat disimpulkan bila ditinjau dari hukum Islam tentu terdapat fasad yang ditimbulkan dari harga tersebut pada saat melakukan akad jual beli. Hingga untuk menjadikan akad tersebut menjadi sah dalam kacamata hukum Islam maka perlu adanya penghapusan hal yang menyebabkan akad tersebut menjadi fasad, yakni membulatkan harga pada label harga. Begitu pula bila ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999, tentu tidak sesuai dengan asas dan tujuan pada Pasal 2 dan 3. Dan juga ada hak konsumen yang harusnya sesuai dengan Pasal 4 yang juga tidak terpenuhi. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dan itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya