Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran: studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research) dengan judul “Analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (studi pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 2) Bagaimana analisis yuridis penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak (studi pasal 4 ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran). Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif dalam menjabarkan data tentang penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Selanjutkanya data tersebut diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan dalil-dalil yang bekaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran adalah sebuah inovasi terbaru dalam pembuatan akta orang dewasa. Syaratnya, apabila data perkawinan yang ada dalam KK menunjukkan sebagai pasangan suami isteri, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Secara yuridis adanya peraturan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini tidak bertolak belakang dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 5 ayat (1) KHI, pasal 2 ayat (1) PMA No. 19 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan akta kelahiran yang dalam proses pembuatannya menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, akan menghasilkan akta kelahiran yang terdapat tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan”. Tambahan frasa tersebut berpengaruh dengan hubungan keperdataan antara ayah kandung dengan anak dan ibu kandung. Walaupun nama ayah tercantum di dalam akta kelahiran, namun secara nasab, nafkah dan warisan, anak dan ayah kandung tidak memiliki hubungan keperdataan, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandung. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk masyarakat sebaikanya tetap melakukan pernikahan yang dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam proses pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan tanpa menggunakan akta nikah. Hal tersebut dikarenakan akan ada banyak hal yang dapat merugikan anak dan isteri apabila peristiwa tersebut terjadi. Untuk instansi pencatat akta kelahiran, sebaiknya lebih intensif dan teliti dalam melayani masyarakat yang akan membuat akta kelahiran, terlebih pembuatan akta kelahiran dewasa (orang tua)