Strategi Pemerintah Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan: (1) Bagaimana strategi pemerintah Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (2) Apa saja faktor penghambat dalam menjalankan strategi pemerintah Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Informan dalam penelitian ini adalah Sekertaris Camat selaku Koordinator Tim Intensifikasi PBB Kecamatan, Kepala Desa Kliwonan, Koordinator Tim Intensifikasi PBB Desa, KAUR Kesejahteraan Rakyat, PLT Sekertaris Desa, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kliwonan, Ketua Kelompok Dasa Wisma. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data hasil penelitian menggunakan model dari Milles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi Pemerintah Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo untuk meningkatka kesadaran masyarakat dalam membayar PBB yaitu: Bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Banyuurip, mengoptimalkan seluruh perangkat desa, menggerakan Tim Pengerak PKK dan Dasa wisma, melaksanakan sosialisasi, dan mendatangi langsung wajib pajak. (2) Faktor penghambat dalam menjalankan strategi pemerintah Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu: sanksi yang kurang tegas bagi penunggak pajak, wajib pajak menunda pembayaran PBB, dan kurangnya tanggung jawab pemungut PBB. Kata Kunci:Strategi, Pemerintah Desa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)