Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi di Desa Di Desa Durin Simbalang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)

Pembangunan yang ada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaanya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum atas tanggung jawab Kepala Desa dalam pembangunan Desa, untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Kepala Desa dalam pembangunan Desa, untuk mengetahui kendala dan upaya pelaksanaan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam pembangunan Desa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan hukum atas tanggung jawab Kepala Desa dalam pembangunan Desa terdapat dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Pelaksanaan tanggung jawab Kepala Desa dalam pembangunan Desa yaitu dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa data, dan penentuan sasaran pembangunan, 3) Kendala dan upaya pelaksanaan tanggung jawab Kepala Desa dalam pembangunan Desa Durin Simbalang yaitu kendalanya adalah sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepala desa, kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan, kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa, dan masyarakat yang diajak dalam pembangunan tidak bisa diajak secara suka rela. Dan upaya terkait ini adalah mengajak masyarakat dengan iku berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, membuat kelompok kerja yang masing-masing melaksanakan tugas yang sudah di rencanakan, dan membuat jadwal rapat kerja agar lebih mampu mengkoordinir pelaksanaan pembangunan