Efektivitas Program Prona Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pensertifikasian Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu

Tujuan penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia. Adapun yang menjadi sasaran penyelenggaraan PRONA adalah sertifikasi tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program PRONA Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pensertifikasian Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data keseluruhan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara kemudian dibahas dan ditarik kesimpulannya. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelayanan yang diberikan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu belum maksimal. Dapat dilihat Tujuan dari Efektivitas Program PRONA mengenai Pelayanan Pensertifikasian Tanah dengan mudah, cepat dan murah belum dapat terealisasi sepenuhnya, target pada tahun 2016 adalah 4.500 bidang tanah namun yang terealisasi hanya 3.377 bidang tanah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya petugas teknis khususnya petugas ukur, dikarenakan luasnya daerah untuk menangani progam PRONA ini sedikit terkendala sehingga waktu yang diperlukan dalam penerbitan tanah belum bisa ditetapkan, sarana dan prasarananya pun belum sepenuhnya mendukung. Mengenai sasaran program PRONA yang sedang dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan itu. Kebijakan yang dibuat antara lain seperti penyederhanaan administrasi khusus untuk kegiatan PRONA supaya masyarakat tidak terlalu terbebani dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, jika dilihat mekanismenya sama seperti pembuatan sertifikat dengan proses seperti biasa, harus melalui tahapan pelaksanaan pengukuran kemudian proses hak, proses pembuatan surat keputusan kemudian pendaftaran dan penerbitan sertifikatnya. Namun mengenai ketepatan waktu, Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu belum dapat melakukan pelayanan yang maksimal