Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kota Matsum Iv Kecamatan Medan Area

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan kententuan peraturan perundangan-undangan. Buruknya kinerja pelayanan publik saat ini disebabkan karena belum terlaksananya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik yang bercirikan Good Governance maka yang paling penting diterapkan prinsip-prinsip salah satunya Akuntabilitas dalam proses pelayanan publik yang dapat meningkatkan kinerja mereka dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area serta peranan Aparatur Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area dalam pelaksanaan pelayanan salah satunya pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi narasumber peneliti berjumlah 6 orang yaitu, PH Lurah Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan, Kepala Lingkungan serta masyarakat yang telah mengurus Surat Keteranagan Tidak Mampu 2 orang.Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area belum dapat dikatakan terwujud dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan beberapa kategorisasi yang berhubungan dengan akuntabilitas, kedisiplinan dan profesionalime Aparatur yang kurang baik pada jam kerja nya serta tanggung jawabnya dalam pelayanan. Oleh karena itu, dari hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada masyarakat