Penerapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan apakah yang dapat dituduhkan pada pelaku cybercrime atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, mengingat sukarnya menemukan serta menerapkan alat bukti. Sementara itu, pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan dengan kontak fisik, kini dengan menggunakan media informasi dan teknologi, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah sulit yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Proses penerapan alat bukti dalam tindak pidana ITE di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menerapkan alat bukti tindak pidana ITE, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan akat bukti tindak pidana ITE. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Proses penerapan alat bukti tindak pidana ITE di Kepolisian Daerah Sumatera Utara diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Dimana, pada tahap penyidikan pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap alat bukti elektronik. Kemudian alat bukti elektronik tersebut akan dilakukan pemeriksaan melalui proses tahapan digital forensik yaitu Pengambilan (acquisition), Pemeriksaan dan analisa, Dokumentasi dan presentasi. Selanjutnya, pihak penyidik akan meminta keterangan ahli dan keterangan dari saksi. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menerapkan alat bukti tindak pidana ITE adalah Kurang memadainya peralatan di SUBDIT II/ Unit CYBER CRIME, Alat bukti yang terdapat dalam komputer mudah terhapus dan hilang sehingga sulit untuk dilakukan clauning. Dan mayoritas Pelaku menggunakan identitas palsu. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengupayakan penambahan peralatan yang canggih, melakukan kerja sama dengan proveder atau kementrian komunikasi dan informatika republik indonesia (KOMINFO)