Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayananan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat puskesmas memiliki tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam pemenuhan tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk pelayanan Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan men...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berben...
ABSTRAKUMMUL KHAIRI MASDAR. NIM: 0031.02.45.2016. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indones...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif J...
Penggantian Nilai Tegakan merupakan jenis tagihan yang baru diberlakukan pada tahun 2009 berdasarkan...
Pemerintah Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola potensi desa yang dalam pelaksanaannya d...
Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fas...
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan ...
Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap or...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom...
Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui t...
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga baru yang memiliki salah satu...
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat t...
Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin se...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berben...
ABSTRAKUMMUL KHAIRI MASDAR. NIM: 0031.02.45.2016. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indones...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif J...
Penggantian Nilai Tegakan merupakan jenis tagihan yang baru diberlakukan pada tahun 2009 berdasarkan...
Pemerintah Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola potensi desa yang dalam pelaksanaannya d...
Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fas...
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan ...
Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap or...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom...
Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui t...
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga baru yang memiliki salah satu...
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat t...
Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin se...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berben...
ABSTRAKUMMUL KHAIRI MASDAR. NIM: 0031.02.45.2016. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indones...