Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Desentalisasi merupakan landasan bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Sistem Desenrtalisasi di Indonesia muncul akibat tidak meratanya pembangunan di daerah denagan pusat dalam hal ini adanya ketimpangan di daerah dan pusat sehingga menimbulkan gejolak di dalam sendi-sendi pemerintahan. Namun setelah di terapakannya UU No. 32 2004 terkait Desentralisasi dalam hal ini daerah di berikan kewenagan untuk mengurusi daerahnya sendiri maka sistem ini mengakar di semua subjek pemerintahan baik itu pemerintahan pusat, kota ,dan desa. Ketimpangan yang terjadi di daerah dan di pusat ini sangat bertoalak belakang sama dengan ketatanegaraan islam atau pemerintahan Islam. Desentralisai tumbuh dan hadir di tengah sistem yang ada memberikan kebebasan kepada rakyat dan daerah dalam rangka membangun daerahnya sendiri demi menigkatkat mutu masyarakat baik itu di bidang politik, Hukum, Sosial, Ekonomi, dan Budanya. Dalam ketatanegaraan Islam prinsip desentralisasi di contohkan di zama Rasululah Muhhammad saw. ketika mendirikan Negara islam di madinah memlalui Piagam Madinah hal ini menjadi kan madinah menjadi pusat peradaban arab dan setelah nabi wafat maka pemerintahan dilanjutkan oleh Al-Khulafa Al-Rasyidun dalam melanjutkan pemerintahan yang di tiggalkan oleh Rasululah Muhammad saw