Oligarki Politik Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Pada Tahun 2017

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) DPRD dan Kepala Daerah mempunyai pandangan atau orientasi kepentingan yang sama untuk membangun daerah sehingga terjadi konsolidasi dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Selain karena faktor regulasi pemerintah yang menghendaki kedua pihak untuk saling bekerjasama sebagai mitra penyelenggara pemerintahan daerah, faktor kesadaran akan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing pihak, serta faktor komunikasi politik, sehingga konsolidasi politik terjadi. (2) Faktor pertama yang memengaruhi kesepahaman (konsensus) di antara DPRD dan Kepala Daerah tersebut adalah kesamaan orientasi politik (visi misi dan program) untuk membangun daerah meskipun dalam bingkai perbedaan kelembagaan (legislatif, eksekutif dan partai politik). Faktor kedua adalah ketersediaan anggaran yang amat sangat menentukan terutama pada level implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur daerah. Meskipun informan tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kadang terbatas, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk tetap merealisasikan kebijakan pembangunan infrastruktur. Faktor ketiga adalah tindakan politik dari legislatif dan eksekutif dalam arti keterbukaan serta keaktifan anggota legislatif maupun kepala daerah dalam berkomunikasi atau bermusyawarah untuk mencapai persetujuan bersama untuk memenuhi kepentingan publik akan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng