Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Pendapat kedua berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Adapun konsep ideal tentang kedudukan Kejaksaan RI adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu kejaksaan harus direposisi dari kedudukanya sebagai lembaga eksekutif menjadi kekuasaan yang berada dalam ranah yudikatif. Jika kejaksaan tetap berada dalam ranah eksekutif maka independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak akan terjamin