Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks.

Skripsi ini mengkaji masalah Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 3379/Pdt.G/PA Mks. Kegiatan untuk melakukan akad ekonomi syariah makin hari semakin meningkat sehingga tidak terlepas dari berbagai konflik yang akan muncul, di dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal yang tidak terduga akan terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Diantaranya yaitu adanya pembatalan akad termasuk akad murābahah yang digugat ke Pengadilan Agama Makassar. Oleh karena itu, tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks. Untuk mengetahui alasan serta pertimbangan hakim di dalam memutus perkara dengan Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di Pengadilan Agama Makassar khususnya hakim yang menangani perkara ini, pendekatan yang lakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang memadukan data yang telah diperoleh di Pengadilan Agama dengan buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan khususnya hukum ekonomi syariah. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah wawancara dengan para hakim yang menangani perkara ini dan hakim yang ahli dibidangnya. Perdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks diselesaikan dengan proses penyelesaian acara biasa, dimana pada proses ini memilki kesamaan dengan penyelesaian sengketa pada umumnya dari awal memasukan gugatan, menunggu panggilan untuk datang di persidangan sampai putusan dibacakan oleh hakim yang menangani. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim yaitu karena unsurunsur ntuk melakukan pembatalan akad tidak terpenuhi, sehingga perkara dengan Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA tidak dapat diterima. Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung dan jajarannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah terlebih mengenai proses penyelesaiaannya. Karena masih banyak yang sampai sekarang masih tidak mengetahui apa saja yang menjadi objek sengketa ekonomi syariah serta belum mengetahui jika proses penyelesaian ekonomi syariah telah menjadi wewenang dari Pengadilan Agama