POLICY NETWORK IN THE POLICY IMPLEMENTATION MANAGEMENT SCHOOL BASED QUALITY IMPROVEMENT AT PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF BANDUNG CITY

Penelitian ini menjelaskan Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung yang belum efektif. Permasalahan yang dihadapai, bahwa organisasi pelaksana dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya didalam implementasi kebijakan MPMBS tersebut. Sebagai sasaran kebijakan, kepala sekolah belum berperan sebagai leader yang inovatif dan kreatif, dewan sekolah belum sepenuhnya mengarahkan, memberikan masukan, dan memonitor implementasi tersebut, komite sekolah juga belum berperan sebagai advisor, supporter, controller dan mediator bagi sekolah. Demikian juga dari faktor lingkungan, Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung belum bisa menggali potensi, aspirasi dan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini policy network dari Smith : Interaksi diantara para aktor dalam jaringan yang akan menentukan bagaimana kebijakan harus diimplementasikan sebagai inti dari network governace yang memfokuskan pada jaringan interorganisasional. Konsep ini digunakan untuk menganalisis jejaring kebijakan yang belum efektif melalui faktorfaktor: organisasi pelaksana, sasaran kebijakan, kebijakan, lingkungan juga aspek kepercayaan, transparansi, tata aturan dan kepemimpinan serta sistem nilai yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam mendeskripsikan jejaring kebijakan yang terjadi. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan pada fokus kajian penelitian yang menuntut peneliti untuk melakukan eksplorasi mengenai berbagai aspek yang ada dalam fenomena jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD Negeri Kota Bandung berdasarkan persepsi dan pengalaman informan. Informan dalam penelitian inia dalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Sekolah SD Negeri, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Pengawas dan Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD Negeri Kota Bandung belum efektif, karena faktor-faktor yang mendukung jejaring kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta perannya sehingga mutu sekolah belum tercapai. Temuan penelitian, jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan harus sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan membangun kepercayaan, tranparansi dan kejelasan, kepemimpinan yang berwibawa dengan visi yang jelas serta memperhatikan sistem nilai yang berlaku (political identity). Kata kunci : Jejaring kebijakan, MPMBS, komitmen, partisipasi, pelayanan publi