ANALISIS IMPLEMENTASI KEGIATAN KEHUMASAN DALAM MENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

Penelitian ini berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI KEGIATAN KEHUMASAN DALAM MENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG. Implementasi kegiatan kehumasan sebagai sebuah komitmen‚ yang dilakukan secara konsisten dan kepatuhan Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik berdampak besar terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendukung pelayanan informasi publik dengan baik dan menciptakan terjadinya komunikasi dua arah. Tahapan kegiatan kehumasan yang diselenggarakan mencakup penemuan fakta‚ perencanaan‚ komunikasi dan evaluasi yang kesemuanya digiring ke pelayanan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menyampaikan hasil penelitiannya berdasarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dilakukan melalui penerapan faktor organisasi‚ struktur organisasi‚ management sumber daya manusia dan sistem pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan‚ bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung adalah menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi publik melalui sosialisasi dan penyebarluasan informasi publik tersebut. Publik yang berkepentingan atas pelayanan informasi publik secara internal adalah bagian-bagian lain non Humas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung‚ sedangkan secara eksternal adalah masyarakat pada umumnya. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku‚ mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di lapangan termasuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kegiatan kehumasan tersebut mendukung pelayanan informasi publik