Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini

Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi dalam mengurangi perkawinan usia dini? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap program pendewasaan usia perkawinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Banyuwangi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu berupa teknik wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan program nasional yang selanjutnya diteruskan untuk diterapkan guna mengurangi pernikahan usia dini di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan dalil-dalil tentang perkawinan dan usia perkawinan dalam Islam. Selanjutnya teori ini dipakai untuk menganalisis praktik program pendewasaan usia perkawinan. Hasil penelitian ini menyimpulkkan bahwa yang dipraktikkan DPPKB Banyuwangi pada program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam secara umum karena pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan umur dalam perkawinan secara khusus. Islam tetap mengajarkan bahwa pernikahan pada kedewasaan. Dalam Penerapan Pendewasaan Usia perkawinan yang merupakan program BKKBN nasional cukup berhasil di Banyuwangi. Meskipun pada penerapan dilapangan menurut data yang penulis dapatkan bahwa ada ketidak sesuaian terhadap undang-undang yang berlaku pada saat ini yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga pada aspek budaya di Kabupaten Banyuwangi yang dibilang masih sangat kental dan sulit dipisahkan. Adanya program tersebut sebagai penyempurna dari Undang-undang yang berlaku. Meskipun banyak problematika yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi akan tetapi program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat disadari oleh masyarakat Banyuwangi, sebagaimana keterangan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang terkait DPPKB Banyuwangi disarankan untuk tetap mengedukasi remaja yang ada di Banyuwangi guna tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya, harmonis dan tentram dalam berkeluarga. Dengan melihat data pengurangan pernikahan usia dini yang setiap tahunnya menurun