Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal: studi putusan pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)” ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang kemudian diolah dengan beberapa tahap melalui editing (melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh), Organizing (menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh), Analizing yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis menggunakan pola fikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan tanpa menjatuhkan pidana denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana illegal fishing sendiri yang merupakan hukuman kumulatif, dimana hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya, hakim tidak boleh hanya menjatuhkan salah satu dari kedua hukuman pokok tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah takzir. Dalam hal ini, hukuman yang digunakan adalah hukuman denda yang juga dapat dibarengi dengan hukuman pokok lainnya seperti pidana penjara, karena jarimah takzir sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan aparat penegak hukum, terutama hakim agar dengan cermat dalam menjatuhkan suatu putusan guna terciptanya suatu putusan yang adil terhadap pelaku kejahatan, khususnya tindakan menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal yang tidak ada perizinan melakukan pelayaran sehingga melanggar UU dan peraturan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut harus mempunyai efek jera, sehingga dimasa mendatang enggan untuk mengulangi perbuatannya