Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghinaan melalui media elektronik: studi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penghinaan melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap. Dalam menjawab rumusan masalah diatas, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap dan data sekunder yang diambil dan diperoleh dari buku, jurnal, dan beberapa karya tulis yang membahas tentang penghinaan melalui media elektronik. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data yang jelas dalam hal ini putusan nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap penghinaan melalui media elektronik yang kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa pada pertimbangan hukum hakim menitikberatkan pada dakwaan kombinasi dari Jaksa Penuntut Umum dibanding menerapkan pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan jika dihubungkan pada dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 310 ayat (1) memiliki fungsi yang sama untuk menjerat pelaku penghinaan, hakim seharusnya memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali serta serta hakim seharusnya memakai pengecualian asas legalitas, karena asas legalitas juga mempunyai implementasi dalam menjatuhkan hukuman menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut tinjauan hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan hukuman takzir karena belum ada batasan pada satu jenis hukuman tertentu sehingga dalam menjatuhkan hukuman diserahkan kepada hakim atau ulil amri. Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan hakim dan penegak hukum yang berkaitan menangani kasus yang sama lebih berhati-hati dan teliti dalam memproses pertimbangan hukum serta penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana. Adanya Undang-undang ITE yang mengatur, diharapkan masyarakat dan warga negara harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, agar tidak mendapatkan perbuatan yang melanggar hukum