Maladministrasi Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Walikota Tangerang

Saat ini di Indonesia sedang memasuki era pembangunan yang sangat pesat. Dapat dilihat dengan banyaknya orang yang mencari tanah untuk membangun bangunan, seperti membangun rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia, hal ini sejalan dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang semakin meningkat. Namun pembangunan di indonesia sering terdapat kendala, kendala yang sering terjadi adalah sulitnya mendapatkan persetujuan perizinan pendirian bangunan atau biasa disebut Izin mendirikan bangunan. Saat ini sering ditemui banyak nya bangunan yang didirikan tanpa dilengkapi dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disingkat IMB), Namun kadangkala untuk mendapatkan IMB memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, atau bahkan sering terjadi konflik antara pemerintah dan rakyat yang mengakibatkan IMB yang telah diterbitkan tersebut tanpa alasan yang jelas dicabut dan atau dibatalkan oleh pemerintah daerah setempat tanpa suatu alasan yang jelas. Seperti halnya yang terjadi pada Joseph Marzuki, Wali kota tangerang Pada tanggal 29 oktober 2015 melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 mengabulkan keberatan warga dan melakukan Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dan Izin Mendirikan Bangunan Atas 2 bidang tanah yang telah diterbitkan pada tanggal 2 desember 2014, pembatalan tersebut berdapak pada kerugian ekonomi dan terancamnya kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya secara sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif guna mengetahui apakah Walikota Tangerang melakukan maladministrasi pembatalan izin mendirikan bangunan