Pembuatan Sistem Informasi Penatausahaan Belanja Daerah

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung-jawaban daerah atas pengalokasian dana yang dimiliki, dari pertanggungjawaban secara vertikal menjadi pertangungjawaban horisontal. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat memenuhi akuntabilitas publik, yakni kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pada suatu pemerintahan di satu daerah terdapat beberapa dinas dengan bagian – bagian yang berwenang dalam penatausahaan belanja daerah. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan sistem informasi penatausahaan belanja yang berbasis desktop yang memiliki beberapa kelemahan misalnya, proses instalasi yang harus dilakukan pada tiap komputer pada tiap bagian di setiap dinas dan proses pertukaran data antar desktop masih menggunakan model Intranet atau Local Area Network. Solusi untuk permasalahan diperlukan sebuah Sistem Penatausahaan Belanja Daerah yang bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku penatausahaan belanja daerah, mendukung terciptanya integrasi antar bagian di dalam dinas dengan pusat dalam hal ini Bendahara Umum Daerah. Sistem informasi penatausahaan belanja daerah juga mendukung keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada sistem ini terdapat beberapa tipe pengguna yang berperan dalam penatausahaan belanja daerah yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Dinas. Selain itu pada sistem ini juga terdapat pengguna Administrator yang mengatur semua hak pengguna dan memasukkan data master