PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS JAMINAN BERUPA PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab beberapa permasalahan hukum khusunya dalam hal objek jaminan fidusia berupa piutang yang sering menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah pertangungjawaban pemberi fidusia kepada penerima fidusia saat objek jaminan berupa piutang tidak dapat dieksekusi. Selain itu juga menegenai apakah dalam pelaksanaan jaminan fidusia berupa piutang sudah memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini yang pertama adalah bahwa pertanggungjawaban mutlak terdapat pada pemberi fidusia. Hal tersebut tentunya berdasarkan pada perjanjian induk atau pokok yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Selain itu melihat kembali bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan. Hasil kedua penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang sudah memberikan pengaturan, namun pengaturan tersebut sebatas pengaturan umum saja. Ketentuan terkait perlindungan hukum objek jaminan fidusia berupa piutang yang tidak dapat dicairkan atau dieksekusi masih sangat kurang dan lemah