STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI : Studi Kasus Di Dpw Pks Jawa Barat

Penelitian yang berjudul “Strategi Partai Politik dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di DPW PKS Jawa Barat)” merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi terhadap pentingnya pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan pendidikan politik; Penerapan Pendidikan Politik dalam mencegah tindak pidana korupsi; Strategi dalam mencegah tindak pidana korupsi yang melibatkan kader partai; intervensi politik terhadap kader partai untuk mencegah tindak pidana korupsi. Alasan dilaksanakannya penelitian ini ialah ingin mengidentifikasi bagaimana strategi partai politik dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi, khususnya pada DPW PKS Jawa Barat. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Persepsi DPW PKS Jawa Barat terhadap Pendidikan politik dan Pendidikan anti korupsi ialah dua jenis pendidikan yang mutlak harus terintegrasi, dilihat dari kepentingan dan fungsinya yang dianggap efektif khususnya sebagai upaya dalam pencegahan korupsi; 2) Penerapan pendidikan politik di DPW PKS Jawa Barat dalam upaya pencegahan korupsi berasaskan pengembangan moral politik islam yang dilaksanakan secara kurikuler, rutin dan berkesinambungan; 3) Strategi DPW PKS dalam pencegahan korupsi menitikberatkan pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar . Berbasis dakwah, melalui serangkaian kegiatan berbentuk tarbiyah (pendidikan), tanmawiyah (pengembangan) dan tafi’liyah (optimalisasi) yang dilakukan dalam upaya persuasif, dektektif, represif; 4) Bentuk Intervensi dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang melibatkan kader termuat dalam kegiatan rekrutmen, kaderisasi dan tindak lanjut. The research entitled "Political Party Strategy in Preventing Corruption Crime (Case Study in DPW PKS Jawa Barat)" is a study that uses a qualitative approach and case study method. The purpose of this study is to describe how the perception of the importance of anti-corruption education is integrated with political education; Application of Political Education in preventing criminal acts of corruption; Strategies in preventing criminal acts of corruption involving party cadres; political intervention against party cadres to prevent corruption. The reason for carrying out this research is to identify how the strategies of political parties in preventing corruption, especially in DPW PKS Jawa Barat. Determination of research informants was carried out by purposive sampling technique. Data collection research was conducted by interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques in this study used data reduction techniques, data presentation, drawing conclusions and verification. The validity of the data used is source and technique triangulation. The results showed that 1) Perception of DPW PKS Jawa Barat on political education and anti-corruption education are two types of education that absolutely must be integrated, seen from their interests and functions which are considered effective especially as efforts in preventing corruption; 2) Application of political education in DPW PKS Jawa Barat in an effort to prevent corruption based on the development of Islamic political morals carried out in a curricular, routine and continuous manner; 3) The strategy of DPW PKS Jawa Barat in preventing corruption focuses on the principle of amar ma'ruf nahi munkar. Based on da'wah, through a series of activities in the form of tarbiyah (education), tanmawiyah (development) and tafi'liyah (optimization) carried out in persuasive, selective, repressive efforts; 4) Forms of intervention in the prevention of corruption that involve cadres in the activities of recruitment, regeneration and follow-up