IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA JATIBARANG (STUDI KASUS KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN PT. NARPATI)

Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang berlangsung untuk 25 tahun terhitung sejak tahun 2007 hingga 2032, namun volume sampah di TPA Jatibarang hingga saat ini tidak mengalami pengurangan yang signifikan lantaran sampah yang diolah PT. Narpati hanya 250-350 ton (27%-38%) dari total keseluruhan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang sebesar ±850-900 ton per harinya. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota Semarang tahun 2015 menyebutkan bahwa kerjasama ini tidak mencapai target dan capaiannya 0%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT.Narpati) dan faktor-faktor apa saja yang mendorong serta menghambat implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan indikator ketepatan menunjukan bahwa implementasi kebijakan kerjasama ini belum tepat kebijakan dan belum tepat proses. SOP khusus tentang kerjasama ini belum ada, kurangnya kuantitas SDM di TPA Jatibarang, hubungan antara Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan PT. Narpati kurang berjalan lancar karena PT. Narpati tidak memenuhi kewajibannya membayar kontribusi, dan banyaknya pemulung yang berkerumun beserta sapi-sapi yang berlalu lalang menghambat operasional di lapangan. Maka, saran yang dapat diberikan adalah perlu dibuat addendum kembali yang mengatur permasalahan tentang pembayaran kontribusi yang tertunggak, pemerintah harus lebih fasilitatif dan responsif untuk membantu PT. Narpati, pemerintah harus mendorong PT. Narpati sebagai sektor swasta yang mau bekerjasama dalam bidang sampah ini untuk terus bekerjasama mengelola sampah di TPA Jatibarang karena dalam kerjasama ini pihak Pemerintah adalah pihak yang lebih membutuhkan bantuan PT. Narpati, dibuat SOP khusus kerjasama ini, pihak TPA Jatibarang beserta pihak PT. Narpati mengkoordinir pemulung di area TPA Jatibarang agar tidak berkerumun di zona buang