PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran sangat penting bagi keseluruhan upaya membangun kehidupan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu adanya penggunaan sumber daya dengan bijaksana, sehingga dapat dipergunakan untuk generasi saat ini dan masa depan. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sektor industri banyak terjadi akhir-akhir ini di Kota Semarang. Mendesak pemerintah untuk secara serius meningkatkan pengawasan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari dampak kegiatan usaha atau kegiatan industri. Guna mengatur hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dimana dalam UU PPLH telah diatur mengenai tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tanggung jawab para pelaku usaha (perusahaan-perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penegakan hukumnya. Keluarnya UU PPLH dan melihat kasus lingkungan hidup di Kota Semarang yang terjadi maka dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah bertugas melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan. Terkait dengan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup di Kota Semarang dalam penegakan hukum, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu upya apa saja yang harus dilakukanuntuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Melihat permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi permasalahan deskriptif analitis, kemudian untuk metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup di Kota Semarang lebih ke penerapan sanksi admnistrasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengalami kendala utama yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia