PERBEDAAN KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

Diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan berdampak pada Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang serta Hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat dalam kedudukan dan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hokum yang berlaku. Adapun spesifikasi dari penelitian ini adalah memberikan deskriptis analitis yaitu memberikan gambaran tentang Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut UndangNomor 32 Tahun 2014 Dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Tugas Dan Kedudukan Camat menurut UndangNomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi terdapat beberapa hal mendasar yang membedakan dalam peraturan tersebut antara lain mengenai Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota sebagaimana tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama / Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunc