PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan. Peningkatan taraf hidup bagi rakyat Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini terkait sumber daya perikanan yang wajib dijaga kelestariannya agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Pekalongan sendiri memiliki Pelabuhan Perikanan dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Nusantara yang diperuntukan bagi kapal perikanan dengan berat 30 GT keatas. Pengawas Perikanan memiliki peran untuk menjaga sumber daya perikanan dan kelautan tetap dapat dinikmati dengan baik oleh generasi yang akan datang. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu: Siapa yang berwenang melaksanakan tugas pengawas perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan bagaimana pelaksanaan tugas pengawas perikanan tersebut serta apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Pengawas Perikanan di PPN Pekalongan. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, pengawas perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dilaksanakan oleh Satwas SDKP Pekalongan. Satwas SDKP Pekalongan di dalam melaksanakan tugasnya selalu menggunakan upaya pencegahan, agar anak buah kapal ataupun pemilik kapal tidak melakukan pelanggaran, hal tersebut terbukti efektif mengingat minimnya angka pelanggaran di area pengawasan Satwas SDKP Pekalongan, namun dalam menjalankan tugasnya, Satwas SDKP Pekalongan terbatasi dengan anggaran dan sumber daya yang minim