PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR KLIWON KUDUS

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Keuangan Negara.Retribusi sangat penting untuk menunjang pendapatan asli daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas pemungut retribusi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan permasalahan dalam penelitian ini yaitupelaksanaan dan hambatan yang terjadi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kliwon Kudus Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data mengenai penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus dan Pedagang di Pasar Kliwon Kudus. Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kecurangan yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi adalah dengan mengganti sistem penarikan retribusi yang awalnya dilakukan setiap hari menjadi setiap 30 hari pada peraturan daerah yang baru. Pemerintah sebaiknya melakukan upaya pengawasan dan pendisiplinan para petugas penarik retribusi serta pembinaan pedagang di Pasar Kliwon Kudus. Sehingga penarikan retribusi kembali lancar dan tidak mengganggu optimalisasi pendapatan asli daerah