PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN DI KABUPATEN KENDAL

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memuat tentang peraturan yang melarang menggunakan alat-alat tangkap ikan yang bersifat merusak lingkungan. Perumusan permasalahan dalam penelitan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan penggunaan alat tangkap perikanan di Kabupaten Kendal? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data sekunder yang ada dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2016, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan laut; melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan tangkap; pengawasan dan pengendalian kerusakan sumberdaya ikan dan ekosistem terumbu karang; operasi rutin gabungan; pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); sosialisasi Peraturan-peraturan Kelautan dan Perikanan; dan tindak lanjut Operasi Rutin Gabungan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan penggunaan alat tangkap perikanan di Kabupaten Kendal yaitu disinyalir masih terjadi adanya kapal bertonase >30 GT dari luar daerah yang melanggar jalur; dugaan pelanggaran pada sistim penangkapan; pengawasan oleh Petugas maupun POKMASWAS yang kurang intensif. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah memantau patuh dan tertibnya pelaksanaan peraturan terutama dokumen dan surat-surat kapal; pembinaan terhadap para pelaku; meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir; melakukan sosialisasi peraturan Kelautan dan Perikanan tentang alat tangkap perikanan; melakukan operasi gabungan penertiban dan pengawasan; mengintensifkan kerja pengawasan oleh POKMASWAS. Saran-saran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal adalah : hendaknya lebih mengintensifkan pengawasan penggunaan alat tangkap perikanan dengan perencanaan, mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang. Bagi Pemerintah Kabupaten Kendal hendaknya dapat lebih meningkatkan fasilitas bagi nasib nelayan kecil. Pemerintah Daerah dan masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada secara mandiri