ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN KOTA KEMBAR (SISTER CITYAGREEMENT) ANTARA KOTA KISARAZU DENGAN KOTA BOGOR

Setiap negara memiliki kebutuhan yang beragam, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, suatu negara dapat menempuh berbagai cara salah satunya yaitu dengan membuat Perjanjian Kerja Sama Internasional dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota di luar negeri. Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Kisarazu, Prefektur Chiba, Jepang telah menyepakati Friendship AgreementKota Kembar yang mendorong dilakukannya kerja sama dalam berbagai bidang antara lain, iptek, kesehatan dan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana aspek hukum Perjanjian Internasional Kerjasama Kota Kembar (Sister City Cooperation) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah serta peran Pemerintah Pusat RI dalam penyelenggaraan hubungan dan kerja sama Sister City. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif, studi kepustakaan dengan bahan sekunder serta tersier/pengayaan berupa wawancara dengan pejabat di instansi-instansi terkait.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu berisi analisis, pemecahan masalah, serta penjelasan yang akurat mengenai mengenai perjanjian Sister City yang dilakukan antara pemerintah kota Bogor, dengan kota Kisarazu. Kesimpulan yang didapat yaitu Sister CityAgreement sejatinya adalah bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah kota secara internasional, dengan MoUatau dengan penamaan Agreement of Friendship sebagai landasan pengikatan kerjasamanya. MoU dalamSister City sendiri termasuk dalam jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Wina 1969.Namun apabila mengacu pada Undang-Undang no. 30 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Sister City Agreement tidak lagi memenuhi aspek Perjanjian Internasional