ASPEK HUKUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN PT. PERWITA KARYA

Dalam pengadaan Infrastruktur di Indonesia, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar. Akan memberatkan pemerintah jika hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah saja, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dengan cara menerapkan perjanjian dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogakarta kepada PT. Perwita Karya dan untuk mengetahui kesesuaian pemutusan perjanjian secara sepihak terhadap Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengakibatkan hak dan kewajiban menjadi beralih subyek dari PT. Perwita Karya menjadi Pemerintah Kota Yogyakarta. Penyelesaian hak dan kewajiban menimbulkan sengketa atau permasalahan yang mengakibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah memenuhi isi Pasal 236 dan 237 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah namun mengenyampingkan isi Pasal 1266 KUHPerdat