PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH WAKAF DALAM PELAKSANAAN PENGADAAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang merupakan usaha pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan di Ruas Jalan Tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono–Mantingan II telah selesai dikerjakan pada ahkir Desember 2017 tahun lalu. Namun, sejumlah permasalahan belum juga terselesaikan, terutama permasalahan ganti kerugian yang layak untuk tanah wakaf yang menjadi bagian dari Mega Proyek Jalan Tol di ruas tersebut.Luas tanah wakaf yang belum terselesaikan yaitu 2.777 m2 dengan 10 bidang tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf dan penyelesaian permaslaahan ganti kerugian tanah wakaf yang belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah. Metode penulisan hukum yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Sumber data yang dipakai dalam ini berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terhambatnya proses ganti kerugian tanah wakaf di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II di Kabupaten Jombang disebabkan oleh izin atau rekomendasi ruislag tanah wakaf belum terbit, sebagian nazhir tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II sudah tidak ada (meninggal), dan terkendalanya proses pencarian tanah pengganti/relokasi tanah wakaf yang sesuai dengan nilai dan luas tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol